Program 1: Meningkatnya usulan responsif gender dalam perencanaan pembangunan |
1.1 |
Meningkatnya partisipasi perangkat daerah dalam proses perencanaan pembangunan responsif gender |
|
PPRG merupakan instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagimperempuan dan laki laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. |
1.2 |
Meningkatnya partisipasi perangkat daerah dalam proses perumusan kebijakan responsif gender |
|
Perumusan kebijakan yang responsif gender bertujuan untuk menjawab kebutuhan perempuan dan laki laki serta memberi manfaat secara adil. |
Program 2: Tersedianya peraturan daerah pengarusutamaan gender |
2.1 |
Tersedianya draf kebijakan pengarusutamaan gender |
|
penyusunan draf kebijakan PUG terdapat beberapa tahap yaitu :
1. Penyusunan perencanaan yang responsif gender ; 2. Penyusunan GAP ; 3. Penyusunan GBS ; 4. Penyusunan TOR / KAK |
Program 3: Meningkatnya partisipasi perempuan di bidang politik |
3.1 |
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam partai politik |
|
Pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik dimana dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan tentang kepemimpinan serta meningkatkan kesadaran kritis terhadap pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan gender. |
3.2 |
Tersedianya pendampingan bagi perempuan yang berkecimpung dalam politik |
|
Pendampingan bagi perempuan dalam berpolitik untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan pengetahuan perempuan dalam berpolitik sehingga bisa ikut serta dalam pemilihan legislatif guna mendukung kesetaraan gender. |
Program 4: Meningkatnya kualitas organisasi penyedia layanan pemberdayaan perempuan |
4.1 |
Meningkatnya tertib administrasi lembaga perempuan |
|
Lembaga layanan perempuan merupakan lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan maupun administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan. |
Program 5: Pemenuhan hak pada anak |
5.1 |
Tersedianya indikator penilaian kabupaten layak anak |
|
Pemenuhan hak anak merupakan pondasi dan modal anak sebagai modal bangsa yang memiliki potensi serta generasi muda penerus cita cita perjuangan bangsa untuk berpartisipasi dalam pembangunan. |
Program 6: Pelaksanaan pencegahan kekerasan pada anak |
6.1 |
Meningkatnya kebijakan perlindungan khusus anak |
|
Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
dan anak tereploitasi mencakup ekploitasi ekonomi dan seksual anak yang diperdagangkan serta anak yg menjadi korban penyalagunaan narkotika dan alkohol. |
6.2 |
Meningkatnya partisipasi perangkat daerah dalam proses perumusan kebijakan perlindungan khusus anak |
|
Partisipasi perangkat daerah dalam proses perumusan kebijakan perlindungan khusus anak dimana keterlibatan perangkat daerah dalam penyusunan kebijakan yang berpihak pada anak sehingga anak bisa terlindungi dari ancaman kekerasan dan ancaman lainnya. |
Program 7: Penyediaan layanan rujukan pada anak korban kekerasan |
7.1 |
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak pada anak |
|
Partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak pada anak dimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya upaya menyediakan hak hak anak dan perlindungan anak yang disenergikan kedalam kegiatan / aktifitas organisasi masing masing yang pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada anak. |
7.2 |
Tersedianya pendampingan khusus pada anak |
|
Pendampingan khusus pada anak khusunya anak yang berkebutuhan khusus sebagai upaya menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar hidup serta tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai harkst dsn msrtabat kemanusiaan. |
Program 8: Penguatan dan pengembangan lembaga layanan perlindungan anak |
8.1 |
Meningkatnya sarana prasarana lembaga layanan perlindungan khusus anak |
|
Lembaga layanan perlindungan khusus anak adzlah organisasi penggiat perlindungan anak yang kelembagaannya terdsftar pada kementrian hukum dan ham serta kepengurusannya diresmikan dengan surat keputusan menteri sosial. |